Jakarta ,(18/7) - International Labour Organization (ILO) bersama dengan Ministry of Economies Trade and Industry (METI) menggelar acara bertajuk "Responsible Business, Human Rights, and Decent Work in Asia" dengan tema "Harnessing Synergies between Human Rights and Inclusive Growth." Acara ini berlangsung di Jakarta, Senin (18/09/2023), dengan didukung oleh Pemerintah Jepang yang menghimpun pemangku kepentingan tripartit antara Pemerintah, Organisasi Pengusaha dan Pekerja negara Asia dan G7 untuk memutakhirkan situasi dan kondisi terkini praktek bisnis yang bertanggung jawab, HAM dan Kerja Layak dan merupakan inisiatif yang didanai oleh METI dengan dukungan dari berbagai proyek di Indonesia.
Acara ini menjadi platform penting untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya praktik bisnis yang bertanggung jawab di perusahaan, khususnya perusahaan yang terlibat dalam rantai pasokan global. Tauvik Muhamad, Programme Coordinator Resilient, Inclusive, and Sustainable Supply Chains (RISSC) Project ILO Jakarta, menjelaskan bahwa acara ini juga melibatkan berbagai aspek, termasuk mengimplementasikan uji tuntas atau due diligence dan mempromosikan tanggung jawab perusahaan terhadap rantai pasok global yang terkait dengan berbagai aspek penting.
Menurut dia, Salah satu tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab bisnis yang harus dijalankan oleh perusahaan, terutama yang berada dalam rantai pasok global. Acara ini juga menjadi kesempatan untuk mempelajari berbagai praktik baik dari negara-negara anggota, termasuk perwakilan dari G7 seperti Jerman, Jepang, Inggris, dan negara-negara Uni Eropa.
Selain fokus pada tanggung jawab perusahaan, acara ini juga menyoroti aspek pengembangan keterampilan yang sangat penting. Dalam era globalisasi dan tren otomatisasi, perhatian terhadap perkembangan keterampilan menjadi krusial. Identifikasi desain, terutama di perusahaan-perusahaan pemasok, juga menjadi fokus dalam penelitian ini.
Lebih jauh, Tauvik juga menekankan pentingnya mematuhi standar-standar internasional, termasuk prinsip-prinsip PBB dan panduan dari METI. Hal ini mencakup aspek penting seperti perlindungan terhadap anak-anak, larangan kerja paksa, penghindaran diskriminasi, keamanan dan kesehatan kerja (K3), serta kebebasan untuk berserikat dan bernegosiasi.
"Tujuan utama dari acara ini adalah membangun kesadaran dan mempelajari praktik terbaik dari berbagai negara. Diharapkan bahwa ini akan memiliki dampak positif dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan bisnis yang bertanggung jawab di tingkat perusahaan," ujarnya.
Kesadaran akan pentingnya bisnis yang bertanggung jawab juga mencakup pengambilan kebijakan pemerintah, serta peran penting pengusaha dalam mempromosikan praktik bisnis yang baik. Ini tidak hanya dilihat sebagai biaya, tetapi juga sebagai investasi yang dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada kesejahteraan pekerja. Ini adalah langkah menuju perusahaan yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.
Di pasar global, khususnya di Eropa dan Amerika, mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan praktek bisnis yang bertanggung jawab telah menjadi syarat mutlak. Oleh karena itu, perusahaan yang mematuhi standar internasional dan menghindari pelanggaran hak asasi manusia memiliki keuntungan ekonomi. Hal ini juga berlaku untuk perusahaan besar maupun UMKM yang menjadi pemasok dalam rantai pasok.
"Dengan adanya panduan dan prinsip-prinsip dari MNE dan Kebijakan Sosial, perusahaan diharapkan untuk patuh dan akan menjadi objek pengujian. Ini adalah langkah yang sangat penting dalam menjaga praktek bisnis yang bertanggung jawab dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia serta penghormatan atas standar perburuhan internasional," pungkasnya.
Posting Komentar