Jakarta, (2/10) - Setelah sukses menyelenggarakan FGD Nasional yang pertama dengan tema "Percepatan Pengurangan Susut dan Sisa Pangan di Indonesia’’. Jejaring Pasca Panen Untuk Gizi Indonesia (JP2GI) kembali mengadakan FGD lanjutan, Untuk memaksimalkan hasil FGD JP2GI berkolaborasi dengan Kementerian PPN/Bappenas, The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) Indonesia dan Life Cycle Indonesia (LCI) Indonesia.
FGD kali ini lebih menitikberatkan pada penanganan di hulu yaitu mencegah terjadinya susut pangan di sektor produksi, pengolahan/pascapanen dan pengemasan serta distribusi.
“Focus Group Discussion ini merupakan salah satu upaya kolaboratif dari stakeholder terkait yakni pemerintah, Industri dan masyarakat untuk merumuskan bagaimana peta jalan yang dapat dikatakan konstruktif serta aplikatif yang tujuannya untuk menurunkan susut dan sisa pangan sebesar 75% pada tahun 2045 mendatang.
Dalam FGD kali ini disepakati untuk fokus pada aspek susut pangan yang terjadi di sisi hulu rantai pasok pangan yaitu tahap produksi, tahap pascapanen dan penyimpanan, dan terakhir tahap pemrosesan dan pengemasan dan terakhir tahap distribusi” jelas Dr. Soen’an Hadi Poernomo, Ketua Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Indonesia (JP2GI) di Jakarta, Senin (02/10/2023).
Menurut data The Economist (2021), Indonesia menempati posisi ketujuh sebagai negara penghasil SSP terbesar di dunia. Hasil kajian Bappenas 2021 menyebutkan bahwa nilai susut pangan (food loss) selama 20 tahun terakhir (2010-2019) sebesar 56%, sedangkan nilai sisa pangan (food waste) sebesar 44%. Masih dari hasil kajian yang sama, total timbulan susut dan sisa pangan Indonesia per tahun sebesar 23-48 juta ton atau setara dengan 115–184 kg/kapita/tahun tentunya hal ini memerlukan perhatian yang lebih.
Lebih lanjut Dr. Soen’an menjelaskan bahwa, "susut pangan"(foodlost) merupakan makanan yang mengalami penurunan kualitas ataupun hilang yang disebabkan oleh berbagai faktor selama prosesnya dalam rantai pasokan makanan sebelum menjadi produk akhir. Susut pangan biasanya terjadi pada tahap produksi, pasca panen, pemrosesan, hingga distribusi dalam rantai pasokan makanan”.
“Sementara itu, sisa pangan (food waste) adalah makanan yang telah melewati rantai pasokan makanan hingga menjadi produk akhir, berkualitas baik, dan layak dikonsumsi, tetapi tetap tidak dikonsumsi dan dibuang. Makanan yang dibuang ini termasuk yang masih layak ataupun dibuang karena sudah rusak. Sisa pangan biasanya terjadi pada tingkat ritel dan konsumen”, jelas Dr. Soen’an.
Kegiatan FGD ini menghadirkan beberapa pembicara diantaranya Dr. Vivi Yulaswati – Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas RI dengan topik “Peningkatan kualitas Manajemen Pangan Menuju Indonesia Emas 2045“.
Dalam sambutannya Dr. Vivi menjelaskan “Dengan perkiraan jumlah penduduk sekitar 324 juta jiwa pada tahun 2045, tekanan terhadap penyediaan pangan domestik pada saat itu akan semakin meningat. Oleh karena itu efisiensi penyelenggaraan sistem pangan, sejak pangan diproduksi, penanganan pasca panen, distribusi hingga konsumsi sangatlah penting. Karenanya, dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan pewujudan kemandirian pangan nasional, selain melalui peningkatkan produksi pangan kita juga harus berupaya semaksimal mungkin menekan kehilangan pangan dalam bentuk susut dan sisa pangan”.
Acara dilanjutkan dengan paparan dari Dr. Jessica Hanafi, (LCI Indonesia) yang memaparkan “Rancangan Peta Jalan Pengurangan Susut dan Sisa Pangan (SSP) 2025-2045”. Selanjutnya sesi diskusi oleh panelis dari Kementerian/Lembaga pemerintah, akademisi, peneliti, industri, pelaku usaha dan oganisasi yang peduli terhadap pengurangan susut dan sisa pangan di Indonesia serta para undangan lain yang hadir.
Salah satu poin utama yang dibahas dalam FGD adalah pengembangan strategi nasional dalam peta jalan reduksi susut dan sisa pangan di seluruh rantai pasok pangan, mulai dari produksi hingga konsumsi. Selain itu juga pembahasan indikator susut dan sisa pangan yang akan dijadikan sebagai acuan penilaian di Indonesia. Selain itu, dalam FGD ini, para pemangku kepentingan juga membahas pentingnya kebijakan yang mendukung pengurangan susut pangan, termasuk peran penting pemerintah dalam menciptakan regulasi yang lebih efektif dan mendukung inovasi dalam produksi, distribusi, dan manajemen pangan.
Selama FGD ini berlangsung berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari pemerintah, akademisi, lembaga riset, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, telah berdiskusi intensif untuk mengembangkan rencana aksi konkret dalam mengurangi susut pangan di Indonesia. FGD ini menciptakan platform bagi kolaborasi dan pertukaran ide yang akan membantu memandu langkah-langkah implementasi yang lebih efektif.
Posting Komentar