Kepengurusan Rusunami City Park Penuh Carut Marut, Oknum ASN Diduga Terlibat

Kepengurusan Rusunami City Park Penuh Carut Marut, Oknum ASN Diduga Terlibat
Aktivis muda dan pengamat kebijakan publik, Joseph Sutanto, SH. (Foto: Istimewa)

JAKARTA - Kepengurusan Rusunami City Park Cengkareng, Jakarta Barat penuh dengan carut-marut yang diduga adanya keterlibatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal itu diungkapkan oleh aktivis muda dan pengamat kebijakan publik, Joseph Sutanto, SH pada saat dijumpai wartawan di bilangan Kedoya, Jakarta Barat, Selasa (5/11/2023).

Joseph memaparkan, selain dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai pengurus Rusunami, ia menduga ada oknum ASN dari tingkat bawah sampai dengan tingkat provinsi yang berperan dalam praktik dugaan penindasan terhadap warga penghuni Rusunami City Park.

"Dugaan saya ada main, antara oknum yang mengaku sebagai pengurus dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan pribadi atau kelompok yang mencari keuntungan di Rusun itu," ujarnya.

Bahkan kita semua bisa saksikan, lanjut Joseph, apartemen atau Rusun kecil di wilayah Jakarta ini rata-rata bermasalah dengan kepengurusan. Lain halnya dengan apartemen-apartemen besar yang tidak pernah ada masalah soal pengurus P3SRS.

"Pemerintah provinsi seperti sengaja membuat kebijakan-kebijakan yang membingungkan warga, sehingga memicu konflik internal di pengurus dan warga itu sendiri," katanya.

Menurut dia, pengembang atau developer seperti seolah-olah dibuat bungkam tanpa dilibatkan dalam persoalan kepengurusan yang terjadi. Sehingga kebijakan ambigu dari para oknum pejabat ini justru membuat kisruh yang tidak ada ujung pangkalnya.

"Jadi warga justru dibuat saling gugat, saling serang, serta menimbulkan kegaduhan yang berkepanjangan dengan kebijakan yang membingungkan itu. Sebenernya simpel, kembalikan saja dulu kewenangan kepengurusan kepada pengembang untuk membentuk pengurus P3SRS baru, pemerintah tinggal melakukan pengawasan saja," tegasnya.

Sejumlah warga mengeluh

Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga penghuni Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) City Park Cengkareng, Jakarta Barat mengeluhkan buruknya pengelolaan manajemen rumah susun yang semakin bobrok.

"Pengelola semakin hari semakin parah, kami warga penghuni di sini semakin ditindas oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai pengurus P3SRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun)," ujar salah seorang warga yang merasa takut disebutkan namanya pada Minggu (3/12/2023) sore.

Ia mengaku, jika ada warga yang melakukan protes terhadap pengurus P3SRS Rusunami City Park selalu diintimidasi oleh oknum-oknum yang mengaku pengurus. Tak hanya itu, mereka juga mendapatkan ancaman-ancaman kekerasan jika menyuarakan keluhan mereka.

"Nama saya jangan disebut ya bang, saya takut. Soalnya di sini kalau ada yang protes selalu diteror dan diancam-ancam sama oknum itu. Dulu saja ada warga yang sampai baku hantam gara-gara komplain soal lahan parkir. Rame kan itu videonya di YouTube," papar warga tersebut.

Ia menjelaskan bahwa selama ini warga penghuni Rusunami City Park resah dan merasa tertindas oleh ulah oknum-oknum yang mengaku pengurus untuk memperkaya diri sendiri bersama kelompoknya. 

"Coba bayangkan bang, kita tinggal di tempat sendiri, apa-apa harus bayar, fasilitas pada rusak, lift, CCTV, bayar parkir mahal, bayar air mahal. Ngga tau duitnya kemana itu tiap bulan tarik dari warga," katanya.

Warga lainnya pun mengaku, pengelola atau pengurus P3SRS saat sebenarnya kosong dan seharusnya dilakukan pemilihan ulang pada tahun 2021. Akan tetapi hingga saat ini hal itu tidak dilakukan dan seakan-akan mengulur-ulur waktu dengan berbagai alasan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompoknya.

"Harusnya sudah ada pemilihan lagi dari tahun 2021, tapi sampai sekarang ngga dilakukan. Mereka udah keenakan menikmati keuntungan dari City Park, makanya seakan-akan tidak akan ada lagi pemilihan," terangnya.

Dengan ketidakadilan itu, sejumlah warga telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo, Kementerian Perumahan Rakyat, Gubernur DKI Jakarta, dan sejumlah instansi pemerintah lainya. 

"Kami sudah bersurat ke Pak Jokowi, Pak Gubernur DKI, dan instansi-instansi lainnya. Kami berharap ada keadilan untuk warga-warga di sini yang selama ini sudah cukup tertindas oleh oknum-oknum itu," tukasnya.


Penulis: Za

23 Komentar

  1. Ketua sun ong.
    Sekertaris janes, ex ketua pppsrs pertama.

    Kedua nya tidak ber ktp.
    Janes gak punya unit, gak tinggal di CP.

    Sun ong diduga saat itu gak punya unit.

    BalasHapus
  2. Mentri PUPR perlu meninjau kembali aturan Pergub tentang Rumah susun dimana banyak dugaan dan diduga asn bermain yang dikatakan Pakar diatas tentang rumah susun dalam mereka membina mengatur pengelolaan rumah susun dibanding dirumah susun besar seperti apartemen yang jarang kisruh Pembentukan P3SRS nya? Kasihan rakyat kecil.
    Contoh. Walikota wilayah dapat hak dan kewajiban mempertegas aturan Pergub kepada DPRKP provinsi dan suku dinas wilayah yang diduga tidak tegas menjawab masalah di wilayahnya serta menyelesaikan masalah sehingga membuat Pemprov termasuk Walikota diduga dapat ampas dari oknum DPRKP provinsi dan Suku dinas wilayah yang diduga bermain- main diatas penderitaan binaannya. Mohon Gubernur juga harus tegas dan inspeksi ke jajaaran bawahnya dari laporan masyarakat dan mendengar keluhan masyarakat yang dibawah, selain keliling- keliling meresmikan proyek- proyek provinsi, sedangkan rakyat yang dibawah sedang merintih, sehingga kami bertanya mengapa mereka golongan kelas pendapatan menengah dan kelas golongan pendapatan dibawah selalu dizolimi yang diduga keras terjadi pembiaran, APAKAH TEGA BAPAK/IBU MENDENGAR DAN. MELIHATNYA?

    BalasHapus
  3. Hallo para Pejabat dari tingkat dasar sampai tingkat atas, ada naluri dan sumpah jabatan loh. Bagaimana hal ini terjadi pada ANDA SERTA KELUARGA DAN KETURUNAN ANDA? INGAT KARMA!!!!! tolong jalankan peraturan yang tegas sehingga masyarakat mengikutinya.Jika tidak tegas maka masyarakat bingung sehingga terganggu stabilitas wilayah, dan ingat imbasnya terhadap posisi jabatan anda apakah tepat anda memangku jabatan yang anda siap pikul disekarang ini? Atau mundur segera dan berikan kepada yang mampu !!!. Terima kasih.

    BalasHapus
  4. Sumpah jabatan mngkin sdh tidak berlaku.... Yg penting ada siraman.... Hehe... Panmus aja gk jalan2 janjinya 1 minggu dll... Bulshit.. Buktinya sampai saat ini pada meneng baeee. Yg tadinya datang ke city park pakai motor butut... Skrng punya mobil.... Wkwkwk.. Uang dari mana tuhhhhh.... Cuzzz lah di audit semuanya.

    BalasHapus
  5. Mohon perhatian Pak Presiden, menkopolhukam, Kapolri, medagri, gubernur dan instansi terkait

    BalasHapus
  6. Setuju, kami ingin keadilan dan merdeka dirumah sendiri.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Setuju, kami mengharapkan keadilan

      Hapus
    2. Setuju

      Hapus
  7. Kami warga City Park ingin kedamaian dan keadilan

    BalasHapus
    Balasan
    1. Instansi terkait mohon perhatian

      Hapus
  8. Kasihan warga nya,, hrs segera di tindak lanjuti pengurus P3SRS yg skrg,!!

    BalasHapus
  9. Pengurus keluar uang untuk ormas, untuk backing para pengurus dari uang ipl, ini bukti yang nyata, bahwa pengurus menggunakan ormas untuik intimidasi warga yang gak nurut, warga dibungkam.
    Indonesia Merdeka sejak 1945, tapi warga City Park di tindas dengan cara2 intimidasi memakai ormas dengan menggunakan uang warga City Park sendiri demi kepentingan yang mengaku pengurus PPPSRS CP yang di amin in oleh oknum- oknum sudin dan Dinas.

    BalasHapus
  10. https://youtu.be/6VMXSZ3XwOs?si=wpUeclixz-q6iQW0

    BalasHapus
    Balasan
    1. Ini secepatnya di tindak lajutkan oleh pihak yg berwenang

      Hapus
  11. Link YouTube diatas adalah akar dari permasalahan yang ada di kepengurusan city park dan di menit ke 58 itu ada menjelaskan tentang laporan keuangan yg sampai saat ini pihak PPPSRS citypark tidak berani buka buka an kepada pihak warga citypark. Kami sebagai warga citypark sangat menginginkan adanya tindakan dari pihak yang berwenang utk secepatnya diinvestigasi kan.

    BalasHapus
  12. Hrs nya kompak jgn ada yg bayar..tp susah jg banyak org banyak kepentingan...dan pemerintah harus serius dalam menanggapi hal tersebut kasihan warganya

    BalasHapus
  13. KAMI BUTUH KEADILAN!!

    BalasHapus
  14. setuju, usut sampai tuntas

    BalasHapus
  15. setuju kami butuh keadilan

    BalasHapus
  16. setuju lanjutkan usut sampai tuntas

    BalasHapus
  17. Harus diusut sampai tuntas.
    Oknum yang terlibat harus di hukum, jangan menyusahkan warga.
    Sekelas Apartemen saja tidak becus untuk bertindak keadilan, pejabat2 yang berwenang copot semua.
    Indonesia harus bertindak tegas, bebaskan dari premanisme.

    BalasHapus

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama