JAKARTA – Pemerintah memastikan pengendalian stabilitas pasokan dan harga pangan sebagai salah satu prioritas dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idulfitri 1446 H/2024 M. Untuk itu, Badan Pangan Nasional/Badan Pangan Nasional (NFA) bersama pemangku kepentingan terkait menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan pada Senin (4/3/2024) di Hotel Kempinski, Jakarta.
“Hari ini kita memperkuat sinergi kementerian dan lembaga, BUMN pangan, asosiasi, serta pelaku usaha pangan untuk secara bersama-sama memastikan upaya-upaya stabilisasi pangan terus diintensifkan. Bapak Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 26 Februari 2024 lalu menugaskan kita semua agar menjaga betul-betul ketersediaan pangan dan stabilitas harga di bulan Ramadhan dan Idulfitri,” ujar Kepala NFA Arief Prasetyo Adi.
Meningkatnya permintaan (demand) bahan pangan di momentum puasa harus diwaspadai agar tidak berdampak pada meningkatnya inflasi. Saat ini, Inflasi merupakan salah satu tantangan tidak hanya bagi Indonesia tetapi dialami oleh semua negara di dunia.
BPS mencatat Inflasi nasional bulan Februari 2024 sebesar 2,75 persen (year on year), dengan kontribusi terbesar dari beras sebesar 0,67 persen. Untuk itu, Arief mengungkapkan berbagai upaya strategi pengendalian inflasi pangan melalui serangkaian langkah strategi antara lain menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan meningkatkan pengawasan terhadap pasokan pangan ke pasar tradisional dan ritel modern.
Kami berharap seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) ini, karena GPM ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam menyediakan pangan yang terjangkau dan sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, GPM ini kami minta akan eskalasinya pada Minggu ketiga bulan Ramadhan hingga menjelang Lebaran,” ujar Arief dalam Rakornas yang dibawakan oleh para Pj. Gubernur seluruh Indonesia.
Selain GPM, kami mengharapkan para kepala daerah juga ikut turun melakukan pemantauan ke pasar-pasar tradisional maupun pasar ritel modern mengawasi penyaluran beras SPHP dan program pemerintah lainnya dalam upaya pengendalian harga dan inflasi pangan. Selama HBKN bulan suci Ramadhan hingga Idul Fitri akan ada monev pasokan dan harga pangan oleh tim pusat lintas K/L ke daerah, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadhan ini,” tambahnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa masalah pangan harus diselesaikan secara sinergis bersama seluruh pemangku kepentingan. Dukungan pemda merupakan faktor penting dalam menjaga inflasi nasional.
“Inflasi di tingkat daerah betul-betul harus dikendalikan karena angka inflasi nasional adalah agregat, bukan hanya kerja dari pemerintah pusat tapi juga yang utama adalah pemerintah daerah dengan adanya TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah yang dipimpin oleh gubernur dan bupati/walikota,” ujar Mendagri Tito.
Mendagri Tito juga menegaskan kepada daerah agar pelaksanaan Gerakan Pangan Murah digencarkan dengan memanfaatkan berbagai alokasi dana. Lakukan terus memantau harga dan stok untuk kepastian ketersediaan pangan, sehingga kita memahami perkembangan harga dan dinamika yang ada. Pemerintah daerah melakukan gerakan pangan murah sendiri dari berbagai alokasi seperti dana insentif fiskal, Belanja Tidak Terduga (BTT), distribusi subsidi, bahkan ada dana dekonsentrasi untuk daerah yang dikhususkan oleh Badan Pangan Nasional,” tegasnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) membayangkan akan ada peningkatan produksi di negeri ini seiring tibanya panen raya. “Produksi beras akan meningkat dan diperkirakan akan ada panen raya di bulan Maret dan April. Dengan adanya peningkatan pasokan yang diharapkan dapat menekan inflasi beras,” ujar Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Terkait harga beras, Amalia menekankan bahwa harga beras domestik juga dipengaruhi oleh harga beras di pasar internasional yang juga dalam tren meningkat. “Kenaikan harga beras domestik yang kita alami saat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, tidak hanya keterbatasan produksi tetapi juga ada kenaikan harga di pasar global yang dialami beberapa negara produsen beras,” ungkapnya.
Dalam Rakornas Pengamanan HBKN Ramadhan ini hadir berbagai pemangku kepentingan yaitu Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Bank Indonesia, Mabes Polri, Perum Bulog serta para pengusaha dan asosiasi di bidang pangan serta pihak terkait lainnya.
Posting Komentar