Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) menyelenggarakan rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-45. Rangkaian kegiatan ini akan diisi dengan tema-tema besar dalam Kabinet Pemerintahan mendatang yang tertuan dalam Visi Indonesia Emas 2045.
Dalam Visi Indonesia Emas 2045 antara lain mengandung beberapa sub tema penting antara lain terkait dengan hilirisasi, konservasi energi, pembangunan SDM, ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur.
Rangkaian acara HUT ke-45 INKINDO dengan mengusung tema Ketahanan Pangan dan Infrastruktur Mendukung Indonesia Emas 2045, dengan Tagline INKINDO Mandiri Menuju Indonesia Emas 2045.
Dengan menghadirkan para Narasumber dari Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN), Legislatif, Kementerian PUPR, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Investasi/BKPM, Badan Pangan Nasional (BPN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kadin Indonesia, Akademisi, Pelaku Usaha, Anggota INKINDO.
Kegiatan ini merupakan momentum yang sangat berharga untuk meningkatkan peluang dunia usaha Jasa Konsultansi yang diselenggarakan di Sultan Hotel – Jakarta, pada tanggal 19 s/d 20 Juni 2024.
Dalam Kesempatannya, Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si. selaku wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan Usaha Daerah, Bidang Investasi, KADIN INDONESIA WKU Bidang Investasi, Kamar Enterpreneur Indonesia (KEIND) CEO PT. Badan Penyiapan Infrastruktur Indonesia (Inframassive) WKU Pemberdayaan Perempuan dan ICMI pun turut menghadiri pada acara Ulang Tahun INKINDO. Pada acara tersebut Hardini hadir mewakili GAPENSI dengan memaparkan hal terkait KPBU, KPPIP dan peran strategis INKINDO dengan KPBU.
Hardini menegaskan bahwa peran dan sinergitas konsultan sangat diperlukan dan sangat penting bagi KPBU, ketika covid melanda Indonesia masih berada di urutan keempat negara yang baik untuk investasi. Selain itu Indonesia juga menjadi 6 negara besar yang gdp perkapitanya 1 triliun dolar pertahun.
Saat ini Indonesia mempunyai target Indonesia emas di tahun 2045 maka kita perlu mempersiapkan SDM kita agar kita tidak hanya menjadi bangsa “penonton”.
Saya menawarkan dan membuat suatu gerakan untuk gen Z dan generasi milenial bahwa ini peluang Indonesia dan jangan sampai direbut oleh bangsa lain,”tegasnya.
Hardini pun menjelaskan bahwa ia telah mempelajari KPBU ini selama lebih dari20 tahun. Mengenai sejarah KPBU Hardini menjelaskan bahwa KPBU pada awalnya di lahirkan oleh world bank. Jadi world bank membuat kajian bahwa negara berkembang sebaiknya tidak terus menerus berhutang/meminjam dana kepada lembaga donor.
“Dalam suatu negara perlu dibangun kekuatan di sektor pemerintahannya, rakyatnya dan privat sektornya. Jadi, dalam membangun kita harus memiliki kreativitas jadi jangan hanya mengandalkan APBD dan APBN saja. APBN dan APBD dinilai sudah tidak mencukupi untuk pembangunan infrastruktur. Perlu adanya kerjasama pemerintah dan badan usaha,”jelasnya.
Hardini menambahkan bahwa mengenai sejarah dari KPBU yakni Pada tahun 1998 presiden Soeharto mengeluarkan Kepres 7 tahun 1998 yang terkait kerjasama badan usaha. Pada masa pemerintahan tersebut Indonesia mendapatkan pinjaman dana 100 juta dolar untuk soft loan membentuk komite tertinggi yaitu komite percepatan penyedia infrastruktur yang dibawahi dipimpin oleh Presiden, diketuai oleh menko, sekretaris Bappenas dan anggotanya adalah menteri menteri infrastruktur.
Pada saat itu Hardini di rekrut dan dipercaya oleh Bambang Susantono mantan kepala IKN untuk masuk dalam komite tersebut dan ia ditunjuk sebagai communication koordinator. Sampai saat ini komite tersebut masih ada yaitu bernama Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).
KPPIP pada saat itu dibentuk dengan tujuan utama sebagai unit koordinasi dalam pengambilan keputusan untuk mendorong penyelesaian masalah yang muncul akibat kurang efektifnya koordinasi beragam pemangku kepentingan tersebut. Jadi, semua proyek- proyek yang Solicited yang dicanangkan oleh pemerintah harus melalui KPPIP. Jadi yang saya akan kembangkan adalah proyek yang Unsolicited yaitu proyek yang tidak disentuh oleh pemerintah tapi ada kerja sama dengan pemerintah.
“Jika diperhatikan proyek solicited sesuai yang ada di Perpres tidak lebih dari 250 proyek dengan kebutuhan nilai investasi 5800-6800 triliun. Menurut kajian yang dilakukan PUPR merumuskan bahwa terimplementasi per 1 triliun bisa menyerap 30.000 SDM. Jadi intinya dengan proyek strategis nasional pemerintah bisa mensejahterakan rakyat Indonesia,”ucapnya.
Lanjut Hardini, Saat ini Perpres Unsolicited projects sudah diperbarui melalui Perpres 38 tahun 2015 dan ada 19 sektor yang bisa dikerjakasamakan dengan pemerintah dan swasta. Saat ini dirinya fokus pada infrastruktur telekomunikasi informatika.
Pada tahun 2009 Hardini mendapatkan Asian Development Bank senilai 300 ribu dollar dan pada saat itu ia membawa 15 orang eselon 2 dari Bappenas, menkeu dan menko untuk belajar mengenai publik privat partnership di London Inggris, karena Inggris merupakan salah satu negara yang sukses di bangun oleh swastanya. Proyek Unsolicited adalah merupakan proyek yang inisiatifnya datangnya dari swasta.
“Disini saya ingin menginspirasi para kepala daerah untuk mengembangkan kreativitas membangun daerah melalui 19 sektor Unsolicited yang ada. Ini merupakan kesempatan sekaligus peluang karena saat ini Indonesia memiliki 38 provinsi yang terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota.
INKINDO memiliki peranan besar dalam mewujudkan proyek yang ada, ketika ada sebuah projek maka kita memerlukan konsultan untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan seperti dokumen teknis, dokumen legal dan dokumen finansial.
Transaksi di infrastruktur KPBU tidak akan jadi apa-apa kalau tanpa jasanya konsultan. Sehingga konsultan yang ada di Indonesia ini perlu diberikan pemahaman bahwa bagaimana melihat pentingnya peluang ekonomi yang luar biasa untuk memajukan Indonesia,”ujarnya.
Hardini memiliki impian seperti di negara India yakni lebih dari 1000 projek KPBU itu transaksi karena disana langsung berada di bawah presiden. Jadi prakarsa dari swasta, dananya dari swasta dan ijin konsensinya dari pemerintah hal tersebut yang diperlukan oleh Indonesia untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045.
Dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045, sektor pembangunan memegang peranan strategis saat ini untuk mencapai target tersebut terdapat tantangan funding gap yang besar yang harus dipenuhi hingga tahun 2024 yakni sebesar Rp1.435 Triliun atau 70% dari total kebutuhan investasi, sehingga diperlukan skema pembiayaan alternatif salah satunya melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
“Menururt Hardini melalui skema KPBU kita bisa meningkatkan kapasitas pendanaan dari sektor swasta, sehingga dapat meningkatkan nilai dan kualitas layanan infrastruktur untuk Masyarakat” .
Sebagai upaya mendorong pembangunan infrastruktur yang efisien dan berkelanjutan, selain peran konsultan dalam membantu penyiapan proyek, telah diatur terkait Badan Penyiapan yang memiliki peran strategis untuk mempercepat proses penyiapan proyek KPBU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 7 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
Badan Penyiapan memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa proyek-proyek KPBU dapat disiapkan dengan kualitas yang baik dan menarik untuk ditawarkan kepada investor. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk memotivasi Badan Penyiapan dalam penyiapan proyek KPBU adalah melalui mekanisme pembayaran dengan imbalan keberhasilan atau success fee.
Mekanisme ini mendorong percepatan tahap financial close dan pencapaian hasil yang optimal dan sebagai insentif bagi Badan Penyiapan dalam menyiapkan proyek.
Paparan yang disampaikan oleh Hardini pada acara Seminar Nasional sebagai bagian dari rangkaian Acara Puncak HUT ke-45 INKINDO, membuat terpukau para peserta dan mendapat apresiasi dari petinggi INKINDO,”tutupnya.
Posting Komentar